RKUHP Segera Disahkan, Perempuan Korban Perkosaan Mudah Dikriminalisasi

Melihat rencana pengesahan RKUHP oleh pemerintah dan DPR begitu progresif mungkin membuat kita bertanya-tanya, apa urgensinya? Kenapa pihak eksekutif dan legislatif sangat ingin mengesahkan RKUHP? Kemudian kita bisa merefleksikan tentang RUU PKS yang sampai saat ini belum ada keberlanjutan yang pasti.

Sangat disayangkan bahwa pengesahan RKUHP lebih diprioritaskan padahal beberapa orang menganggap pasal dalam aturan tersebut masih ‘ngawur’. Berbeda sekali dengan RUU PKS yang sulit untuk diprioritaskan dan seakan-akan butuh pertimbangan yang lebih matang mengenai undang-undang yang ingin melindungi perempuan, anak dan pihak yang rentan jadi korban kejahatan kekerasan seksual.

Menurut data dan kebutuhan saja bisa dilihat bahwa RUU PKS memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi. Yang disayangkan, pengesahan RUU PKS dilakukan agar bisa diselaraskan dulu dengan RKUP.

Panja RUU PKS Marwan Dasopang mengatakan acuan RUU PKS adalah RKUHP yang akan disahkan. Karena jika tidak, akan berbeda substansinya. “Umpamanya begini, kalau kami mengutip ke Pasal 7 [KUHP] yang dulu, terus sekarang jadi Pasal 8. Kan sudah berbeda,” jelas Marwan. “Lalu mereka [Panja RKUHP] juga sudah memekarkan pemidanaan tentang pencabulan dan pemerkosaan,” tambahnya melansir laman Tirto.id ( 17/9).

Semakin disesalkan lagi, tidak ada jaminan oleh DPR untuk memastikan kapan RUU PKS disahkan. Bahkan pihak DPR mengatakan tidak ada urgensi mengesahkan RUU PKS sebelum tanggal 24 September seperti yang diajukan sebelumnya. DPR tampaknya memang tidak memiliki inisiatif membahas RUU tersebut lebih lanjut karena masih banyak perdebatan, khususnya perdebatan agama.

#GrowFearLess with FIMELA

Tinggalkan Balasan